Tulisan ini diambil dari Kompas Online dengan URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/07/utama/1603619.htm

Melangkah Ke Depan Setelah Kenaikan BBM

Faisal Basri

PERNYATAAN dan aksi menolak kenaikan harga BBM semakin marak. Gelombang protes ini diperkirakan bakal semakin deras dalam beberapa hari ke depan. Kita sungguh memahami kekecewaan sebagian besar masyarakat yang kehidupannya serba pas-pasan.

Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf Kalla (JK) pada pemilihan langsung presiden tahun lalu merupakan pertanda kuat bahwa masyarakat mendambakan perubahan dan harapan baru. Besarnya harapan tersebut juga dibentuk oleh janji-janji kampanye yang diusung kubu SBY-JK. Telah banyak memang yang dilakukan oleh pemerintahan baru.
Namun harus diakui bahwa perbaikan yang telah terjadi belum kunjung dirasakan secara nyata oleh rakyat kebanyakan. Para pekerja belum menikmati kenaikan upah minimum yang bisa mengejar kenaikan harga-harga. Deretan para penganggur terus bertambah panjang. Nasib pegawai negeri, prajurit dan polisi tak beringsut naik. Kesejahteraan petani dan nelayan tak terkerek karena kenaikan biaya lebih cepat ketimbang harga jual produksi pertanian.

Sudah barang tentu pemerintah tak mungkin menyulap kesuraman menjadi keriangan dalam sekejap. Ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi dan langkah-langkah awal yang harus ditempuh terlebih dahulu. Untuk itu dibutuhkan waktu untuk memantapkannya.

Apakah pemerintah tak memiliki ruang gerak sama sekali untuk menata harapan masyarakat agar tetap memiliki optimisme? Rasanya tidak. Pemerintah niscaya bisa memberikan "pemanis" terlebih dahulu sebelum menyajikan "pil pahit".
Masih banyak inisiatif yang bisa menumbuhkan simpati masyarakat sehingga menghasilkan quick wins dalam wujud yang betul-betul nyata, sehingga pemerintah bisa kembali merebut kepercayan masyarakat. Misalnya, memberantas premanisme dan pungutan ilegal maupun resmi tapi "mengada-ada" di sepanjang jalan yang niscaya mengurangi beban para sopir truk dan angkutan kota.

Contoh lain ialah memperbanyak pompa bensin bagi nelayan sehingga mereka tak lagi membeli solar pada harga di atas harga resmi.

Seandainya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan yang bertujuan meningkatkan harga jual beras di tingkat petani sebelum pengumuman kenaikan harga BBM, mungkin masyarakat akan bertambah keyakinannya bahwa pemerintah lebih mendahulukan kepentingan masyarakat bawah.

Seandainya pemerintah mengumumkan terlebih dahulu rencana pembangunan infrastruktur di pedesaan dan di sektor pertanian serta program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebelum menggulirkan Infrastructure Summit, mungkin persepsi masyarakat terhadap pemerintah akan jauh lebih positif.
APAKAH tekanan yang semakin keras untuk membatalkan kenaikan harga BBM akan membuat tekad pemerintah surut seperti yang terjadi pada Januari 2003? Jika ya, maka kita akan menghadapi hari-hari dengan harapan yang menipis untuk lima tahun ke depan.

Kenaikan harga BBM merupakan salah satu unsur terpenting untuk menyusun kebijakan energi nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Minyak merupakan sumber daya alam yang relatif langka dan tak terbarukan. Wujud dari rasa syukur kita atas karunia Tuhan ini ialah dengan tidak menyia-nyiakannya. Jangan sampai generasi sekarang berbuat "zalim" dengan mengonsumsikannya "melampaui batas" karena harganya dipatok murah-lebih murah daripada air mineral-sehingga generasi mendatang kehilangan kesempatan menikmati karunia Tuhan ini.

Memang kenaikan harga BBM mengusik rasa keadilan antargolongan. Namun kita pun harus menegakkan keadilan antargenerasi, yakni dengan cara bahwa generasi sekarang harus turut bertanggung jawab dengan menyisihkan minyak agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Yaitu dengan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif yang kita pun memiliki potensi melimpah dan bisa diperbarui pula, misalnya ubi kayu, kelapa sawit, air, panas bumi, dan tenaga matahari. Sumber-sumber energi alternatif ini tak bisa dikembangkan jika harga BBM tetap murah.

Penolakan atas kenaikan harga BBM juga didasarkan pada hujah bahwa dana kompensasi yang dialokasikan pemerintah untuk orang miskin tidak akan berarti dan tepat sasaran karena birokrasi yang korup dan data tentang orang miskin yang tidak akurat. Atas hujah ini, kiranya kita harus jujur mengatakan bahwa bagaimanapun subsidi yang ditargetkan langsung kepada yang paling berhak (targeted subsidy) jauh lebih efektif sampai ke sasaran ketimbang subsidi berdasarkan komoditi (commodity subsidy) yang bersifat across the board, yang mana semua lapisan mayarakat menerimanya, tak peduli kaya ataupun miskin. Sulit kiranya untuk membantah kenyataan bahwa subsidi BBM selama ini sangat tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.

Lebih jauh, para pengritik kenaikan harga BBM mengatakan bahwa pemerintah bisa menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih "kreatif" agar subsidi tak dinikmati orang kaya. Kita tentu saja mendukung usulan ini. Tetapi, bukankah penerapannya membutuhkan persiapan yang lebih seksama, misalnya pembenahan birokrasi yang korup, yang notabene menjadi salah satu concern para pengitik itu untuk menolak skema kompensasi?

Seandainya, katakanlah, dana kompensasi yang sampai ke sasaran hanya 50 persen saja, efektivitas skema ini untuk membantu orang miskin jauh lebih baik ketimbang skema subsidi across the board tanpa menaikkan harga BBM. Pemerintah dan bangsa ini tak memiliki kemewahan untuk menunggu segala sesuatunya bisa dibenahi baru kemudian menaikkan harga BBM. Mari kita pilah-pilah, mana persoalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan selanjutnya kita pecahkan satu per satu.

Yang terlupakan ialah kompensasi untuk kelompok masyarakat yang tergolong nyaris miskin (near poor), khususnya di perkotaan. Kelompok ini cukup banyak, bahkan jumlahnya lebih besar ketimbang yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka tak memenuhi kriteria untuk memperoleh dana kompensasi, namun hidup mereka pas-pasan. Kelompok inilah yang paling ringkih akibat kenaikan harga BBM, sehingga dalam jangka pendek harus diperhatikan dengan seksama.
KITA berharap, kebijakan yang secara nalar dan ideologis sekalipun pada dasarnya "benar" dan "baik" ini tidak menjadi "bulan-bulanan" semata-mata karena kemasannya compang-camping. Harus diakui bahwa skema dana kompensasi yang diusulkan pemerintah jauh lebih baik dan mendasar ketimbang sebelumnya. Pemihakan kepada kelompok miskin juga lebih signifikan dan terfokus.

Dengan menyadari bahwa pemerintahan baru menghadapi keterbatasan untuk melaksanakan visi dengan sepenuhnya pada tahun 2005 ini, karena harus melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) warisan pemerintahan lama, kiranya kerangka umum kebijakan menaikkan harga BBM sudah merupakan langkah awal yang berani dan maju selangkah.
Skema dana kompensasi untuk orang miskin yang berawal dari realokasi subsidi BBM harus dijadikan modal dasar untuk menyusun skema jaminan sosial yang lebih menyeluruh dan terpatri (built in) di dalam sistem. Kesinambungan sistem jaminan sosial ini sangat tergantung keseriusan pemerintah melakukan "revolusi" perpajakan (Kompas, 21 Februari). Hanya dengan meningkatkan penerimaan negara dari pajak secara berarti dan benar, kita bisa mengangkat harkat puluhan juta orang miskin dan nyaris miskin, memajukan pendidikan dan kesehatan rakyat, menggaji secara layak pegawai negeri, tentara, dan polisi, serta meningkatkan kemampuan pertahanan negeri sehingga disegani negara-negara tetangga.
Momentum kenaikan harga BBM juga menyadarkan kita betapa sangat buruk dan tidak sehatnya sistem transportasi nasional dan perkotaan kita.

Karena itulah pemerintah tampaknya mengalami kesulitan menghadapi tekanan kenaikan biaya angkutan perkotaan yang dijejali oleh jutaan pemilik dan pengemudi yang tergolong pelaku kegiatan informal.
Sistem transportasi perkotaan yang semrawut ini pula yang membuat boros penggunaan BBM. Pemborosan semakin bertambah karena peningkatan jumlah kendaraan pribadi mengingat dengan harga BBM yang murah membuat penggunaan kendaraan pribadi lebih murah ketimbang kendaraan umum.

Pendek kata, kinilah saatnya bagi bangsa ini untuk mulai menata masa depannya dengan lebih seksama. Mitos yang selalu mengemuka setiap kali terjadi kenaikan harga BBM sudah sepatutnya dicampakkan.

Kita berharap kebijakan menaikkan harga BBM bisa dijadikan sebagai pembuka pintu untuk memasuki era baru dalam penataan ekonomi nasional yang lebih menyeluruh.