IX. JANGAN KEMBALI KE MASA LALU

Kembali ke masa lampau adalah kekeliruan besar. Mengingat masa lampau hanya bermodalkan romantisme dan bukannya ingatan yang segar, adalah kekeliruan sama besarnya.

Jika Pemilu 1999 ditandai oleh kebencian akan masa lalu, maka Pemilu 2004 jutsru diharu-biru oleh gejala kerinduan akan masa lampau. Sebagai pemilih, kita selayaknya tak membandingkan masa lalu dan masa kini dengan cara keliru. Kita mesti meneguhkan ingatan bahwa sebagian terbesar dari krisis dan masalah yang kita hadapi selama enam tahun terakhir, bagaimanapun, untuk sebagian adalah adalah produk kekeliruan masa lampau. Bahwasanya pemerintahan era reformasi tak becus mengurus berbagai masalah dan krisis itu tidaklah bisa dijadikan alasan untuk kembali ke masa lalu, ke Orde Baru, dengan memilih mereka yang berkarakter masa lalu itu.

Dalam  kerangka itu, demokratisasi membutuhkan kesiapan dan kesigapan berkelahi melawan masa lalu. Sekitar dua tahun lalu, sebuah buku – The Politics of Memory and Democratization – mengingatkan soal ini: kuatnya ingatan tentang keburukan dan keborokan masa lalu, masa otoritarian, adalah salah satu jaminan sukses demokratisasi. Dengan kata lain, sukses demokratisasi, meminjam Milan Kundera, membutuhkan kemenangan ingatan melawan lupa.

Mengapa sebuah perkelahian melawan masa lalu dibutuhkan? Jawabannya sederhana: Sebab, unsur-unsur masa lampau itu pasti akan kembali. Para elite lama yang menikmati beragam kemudahan dan fasilitas khusus di masa lalu, pasti akan beramai-ramai pulang mudik menuju kekuasaan. Sebab, kekuasaan itulah yang dulu menjamin terpeliharanya kemudahan dan fasilitas khusus buat mereka. Jadi, sebagai pemilih kita mesti waspada: Mereka pasti akan mencoba untuk kembali!

Berikut adalah refleksi tentang itu.

[POLITIK INGATAN]

[ESF, Republika 11042001 – Revisi]

Melalui Mirek, sang tokoh dalam novel The Book of Laughter and Forgetting, Milan Kundera berkata: “Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.” Maka demokratisasi -- membuat kekuasaan yang mudharat menjadi manfaat; membikin kekuasaan mengekang menjadi membebaskan -- sebetulnya tak membutuhkan kecerdasan yang luar biasa melainkan sekadar ingatan.

Begitulah. Buku kumpulan tulisan yang diterbitkan Oxford April ini, The Politics of Memory and Democratization, memberi garis bawah: Salah satu isu terpenting dalam transisi dari otoritarianisme ke demokrasi adalah bagaimana menguatkan ingatan tentang represi dan peninggalan-peninggalannya. Dengan membahas Afrika Selatan, Portugal, Spanyol, Rusia, Jerman setekah reunifikasi, negara-negara Eropa Tengah dan Timur, dan negara-negara Amerika Selatan, buku ini mengingatkan bahwa ingatan yang kuat menyokong sukses transisi. Sebaliknya, lupa memerangkap transisi ke dalam bahaya: arus mudik otoritarianisme.

Saya sepakat. Kezaliman masa lalu mesti disimpan dalam ingatan untuk membikin sebuah masyarakat tak tercebur dua kali -- apalagi berkali-kali -- ke lubang yang sama. Masyarakat Jerman termasuk yang tahu betul soal ini. Mereka terus-menerus mengingatkan dirinya agar berbaik-baik dalam vergangenheitsbewaltgung,  pengelolaan masa lalu. Karena itu, mereka menyimpan trauma Holocaust -- drama pembantaian orang-orang Yahudi atas nama superioritas rasial yang menggelikan itu -- di kepala mereka untuk membuat kejahatan kemanusiaan yang biadab itu tak mereka ulangi.

Celakalah Indonesia karena masyarakatnya begitu mudah lupa. Baru saja praktik kekuasaan Orde Baru ditumbangkan sambil dicerca sebagai kekeliruan, banyak dari kita sudah menconteknya habis-habisan. Tengok saja. Segala hal yang baru saja kita tolak dari Orde Baru -- premanisme, teror, dagang sapi yang mengabaikan etika dan tatakrama dengan gagah tanpa rasa berdosa, pengharaman oposisi, pengabaian hak publik (untuk hidup aman, tertib dan leluasa memperbaiki nasib) atas nama pemenuhan hak-hak kelompok dan sendiri -- kita semai lagi benihnya sambil memberinya lebih banyak pupuk.

Sebetulnya itu bukan penyakit hari ini. Hanya sepuluh tahun setelah Revolusi Kemerdekaan yang romantis, semangat egalitarian dilupakan atas nama pembentukan sebuah sistem politik terpimpin yang sentralistis. Celakanya, pencederaan elan revolusi dilakukan dengan menamainya sebagai “revolusi belum selesai.” Lalu, hanya satu setengah dekade setelah kejatuhan Sukarno yang dilawan banyak kalangan karena kedikatatorannya,  gambar wajahnya dipakai sebagai simbol melawan kediktatoran Suharto. Gambarnya juga diusung-usung di tengah teriakan “demokrasi”.

Ya. Bangsa ini memang pelupa. Karenanya, penguasa bisa membikin pahlawan sebanyak-banyaknya sambil diam-diam memakainya untuk membenarkan praktik-praktik kekuasaan yang pecundang. Bagi saya, buku Empati di Tengah Badai -- setebal lebih dari 1000 halaman suntingan Anton Tabah -- adalah semacam monumen tentang bangsa yang begitu mudah hilang ingatan.

Memuat ratusan surat dari ratusan orang dan lembaga untuk Suharto yang baru saja turun dari kursi kekuasaan dan sedang menuai badai cercaan, buku ini menjejerkan puja-puji untuk sang mantan presiden, bahkan harapan dan doa agar Indonesia bisa cepat memiliki kembali pemimpin sepertinya -- sebuah doa yang boleh jadi dikabulkan Tuhan. Begitu gampang orang lupa pada kebrutalan kekuasaan yang baunya masih mengambang di udara menyesakkan hidung kita.

Maka inilah sebuah bangsa yang pikun, yang hampir selalu menaruh sejarah -- Apakah sejarah itu kalau bukan ingatan kolektif sebuah bangsa -- di saku celana dan mendudukinya. Saya percaya, sukses demokratisasi menuntut kita untuk sembuh dulu dari penyakit amnesia ini.